Suara Sumbang Kendali Vale di Bumi Celebes

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan agar kepemilikan saham mayoritas atau kendali Vale diberikan kepada perusahaan BUMN. Dia berdalih bahwa penambahan saham merupakan hak negara yang diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, ambisi menasionalisasi perusahaan yang melakukan penanaman modal asing (PMA) bukan sikap anti investasi asing. Dia menyebut proses tersebut merupakan cara agar perusahaan asing dapat berbagi kue dengan negara. Untuk membaca artikel terkait keinginan Erick Thohir dapat klik di sini.

“Kita menambah saham seperti Freeport itu haknya kita sebagai negara. [Artinya] bukan kita anti asing, tapi sudah waktunya [tambah saham] dan aturannya jelas," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Namun Erick belum dapat membeberkan besaran saham yang akan diambil oleh MIND ID lantaran masih dalam negosiasi. 

Selain penambahan saham, kata Erick, pemerintah bisa memperoleh jatah dari asing melalui pengolahan tambang yang tidak tergarap demi mempercepat proses hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi sumber daya alam sangat diperlukan oleh Indonesia sehingga negara tidak hanya bergantung pada ekspor bahan baku. 

Adapun proses hilirisasi tersebut dinilai akan memberi nilai tambah dan menguntungkan Indonesia. Erick pun lantas menyebut bukan tidak mungkin Indonesia membutuhkan adanya penambahan aset tambahan untuk dikembangkan. Terlebih lagi tambang yang dikelola asing merupakan milik negara.

“Hari ini kita ingin sekali ada lahan-lahan yang kita bisa kembangkan nah tentu opsinya ada yang terbuka hari ini dua,” jelasnya.

Saat proses pengambilalihan 20 persen saham Vale pada 2020, Inalum menggelontorkan setidaknya Rp5,52 triliun kepada Vale Canada Limited dan Sumitomo metal Mining Co., Ltd. Selain itu, Inalum perlu mengeluarkan Rp86,67 miliar untuk biaya transaksi yang timbul atas trasaksi tersebut.

Dikutip dari laporan tahunan 2021, Inalum disebutkan bahwa sebagai bagian dari transaksi perolehan saham Vale, maka ketiga pihak yang terlibat yakni Vale Canada Limited, Inalum, dan Sumitomo Metal Mining telah menandatangani investor rights agreement pada 7 Oktober 2020.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Inalum diberikan opsi beli saham oleh Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining untuk memperoleh tambahan 5 persen saham.

Opsi beli saham dapat dieksekusi kapan saja sejak 1 Januari 2022 hingga tenggat 28 Desember 2025 atau konversi dari KK menjadi IUPK pada harga per lembar saham sama dengan diskon 3 persen dari harga rata-rata tertimbang volume per saham biasa atas modal disetor.

BACA JUGA: Karpet Merah Freeport Jelang Tahun Politik

Istana sendiri tidak memberikan sinyal jelas terkait dengan keinginan Kementerian BUMN untuk mengambilalih kendali Vale. Saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Mallacea di situs pengolahan nikel Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Maret lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat semringah.

Bahkan, bekas Gubernur DKI Jakarta itu memuji Vale Indonesia yang sangat memerhatikan kelestarian lingkungan. Dia pun meminta perusahaan tambang lainnya untuk mencontoh Vale dalam menerapkan prinsip environmental, social, governance (ESG).

"PT Vale telah memperbaiki lahan yang telah ditambang dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan. Saya akan perintahkan, seluruh perusahaan tambang di Indonesia meniru apa yang telah dilakukan PT Vale," ungkapnya saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea, Luwu Timur, Sulsel, Kamis (30/3/2023).

Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman itu merepresentasikan dua kepala daerah lain yang wilayahnya termasuk dalam lahan konsensi Vale Indonesia. Mereka menolak secara tegas perpanjangan izin operasinya di Indonesia. Selain kontribusinya yang kecil, minimnya keterlibatan perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di daerah menjadi pertimbangan.

Andi Sudirman  mengungkapkan kontribusi pendapatan dari Vale Indonesia terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan hanya berkisar 1,98 persen dari total PAD.

Dalam paparannya, pada 2019 Vale mengekspor 90.610 ton nikel dengan pendapatan Rp11,41 triliun, 2020 Vale tercatat mengekspor 91.220 ton nikel dengan pendapatan Rp11,15 triliun, dan 2021 sebanyak 82.930 ton nikel dengna pendapatan Rp13,82 triliun.

Namun, dari situ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya mendapatkan Rp150 miliar atau 1,34 persen pada 2019, Rp160 miliar pada 2020 atau 1,44 persen dari total pendapatan Vale, dan Rp197 miliar atau 1,42 miliar dari total pendapatan Vale pada 2021.

Andi mengungkapkan, total PAD yang diterima dari Vale bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan PAD yang diterima dari kendaraan bermotor yang berkontribusi sekitar 50 persen hingga 60 persen setiap tahunnya.

"Satu kata untuk kami bahwa tidak ada perpanjangan untuk mereka [Vale], konsesi yang sudah dirilis wajib untuk masuk Sulawesi Selatan melalui Perusda," ungkapnya.

Tambang Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan/PT Vale Indonesia Tbk.

Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan daerahnya hanya mendapatkan pemasukan dari beroperasinya Vale dalam 54 tahun terakhir senilai Rp300 miliar.

Menurutnya, beroperasinya Vale belum dapat memberikan multiplier effect yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

"Intinya kami sama, sependapat, seaspirasi, agar kami Sulawesi tidak lagi terulang lagi hal-hal yang sudah kami lakukan," imbuhnya.

Senada, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan potensi sumber daya alam di daerahnya selama ini hanya dieksploitasi tanpa adanya keterlibatan masyarakat daerah.

Dia menuturkan, masyarakat Sulawesi Tenggara hanya jadi penonton atas kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya tersebut. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah mengambil alih pengelolaan tambang tersebut.

"Saya setuju dan sependapat kekayaan alam yang diberikan dari Allah, yang diberikan kepada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah diberikan kepada pemerintah dalam hal ini dikelola BUMD," ujarnya.

BACA JUGA: Ada Proyek IKN di Balik Ekspor Pasir Laut 

Keinginan kuat Vale Canada Limited pada Vale Indonesia disebut untuk memuluskan rencana pelepasan saham perusahaan induknya.

Pasalnya, belum lama ini Vale SA sedang mempertimbangkan rencana aksi korporasi berupa spin off atau aksi penawaran umum perdana (IPO) dari bisnis logam dasarnya. Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, pada Maret 2023 lalu, salah satu sumber mengatakan aksi spin off atau IPO tersebut akan dilangsungkan setelah Vale SA menyelesaikan penjualan saham minoritasnya.

Sumber Bisnis pada Selasa (13/6/2023) mengatakan, kepastian pemerintah untuk memperpanjang kontrak karya INCO akan berpengaruh pada rencana IPO Vale SA. Sebab, produksi tambang dari INCO akan menjadi salah satu penopang prospek Vale SA di masa depan. 

Bahkan pentingnya produksi tambang dari INCO di Indonesia telah dicantumkan dalam Laporan Tahunan Vale SA pada 2022. Proyek nikel Bahadopi di Morowali disebut sebagai salah satu poin utama rencana penguatan aset utama perseroan. 

Sementara itu, proyek tambang di Indonesia telah masuk dalam rencana investasi Vale SA pada 2023. Perusahaan tambang itu menyediakan dana sebesar US$6 miliar naik 10,2 persen dari 2022 untuk menopang investasi di Morowali Indonesia dan tambang bijih besi di Serra Sul dan Capanema di Brasil.   

Dengan demikian, apabila INCO mendapatkan perpanjangan kontrak karya, maka akan menambah kepastian bagi rencana bisnis Vale SA ke depan.

Di lain pihak, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Vale membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak karena telah memiliki rencana-rencana investasi.

Salah satu proyek yang akan berjalan yakni proyek high pressure acid leach (HPAL) di Pomala yang dikerjakan dengan kongsi Ford, dan perusahaan China Zhejiang Huayou Cobalt Co. Proyek itu ditaksir membutuhkan investasi hingga Rp67,5 triliun.

"Kita minta kepastian sekarang, dan dia [Vale] juga butuh kepastian karena sudah ada rencana-rencana investasi yang signifikan menuju motor listrik antara lain kerja sama dengan Ford, Huayou untuk bikin HPAL," kata Arifin.

Tumpukan briket bijih besi yang diproduksi Vale Brasil/Vale

Di lain pihak, Head of Communication Vale Indonesia of Communication Vale Indonesia Suparam Bayu Aji mengatakan pihaknya telah mencanangkan investasi US$8,6 miliar untuk penyelesaian 3 proyek yang ada di Pomala, Morowali, dan Sorowako.

Namun, Bayu tidak dapat mengkonfirmasi tentang kabar rencana IPO Vale yang dihubungkan dengan keinginan kepemilikan saham mayoritas Vale Indonesia.

"Terkait pemegang saham, kami dari PT Vale tidak bisa memberikan statement atau pendapat. Itu hanya bisa disampaikan oleh wakil dari shareholders," katanya kepada Bisnis, Senin (19/6/2023).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kurang semangatnya pemerintah dalam pengambilan porsi saham mayoritas Vale karena terlalu banyaknya pertimbangan.

Menurutnya, pemerintah masih mempertimbangkan aspek bisnis dan keekonomianya. Proses divestasi yang  dilakukan dengan membeli saham, membuat pemerintah perlu menyiapkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perhitungan keuntungan dan kerugian harus dikantongi secara matang. 

"Pemerintah juga pasti sedang mempertimbangkan dan menaikkan posisi tawarnya, mengingat KK Vale akan habis 2025 jadi tidak lama lagi kontrak tambang Vale berakhir jika tidak diperpanjang. 

Dia menambahkan, tarik ulur yang dilakukan pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu strategi agar tidak memperpanjang Kontrak Karya Vale.

Menurutnya, pemberian izin perpanjangan kontrak karya sepenuhnya menjadi hak pemerintah, tanpa adanya konsekuensi apabila izin tidak diberikan. Namun, pemerintah perlu menyiapkan rencana pengembangan, termasuk potensi untuk menggandeng mitra lainnya.

"Terkait dengan polemik tersebut,  maka sebaiknya pemerintah tidak perlu membeli saham Vale karena tidak ekonomis, lebih baik KK Vale tidak diperpanjang menjadi IUPK, hal ini yang juga disuarakan oleh 3 Gubernur di Sulawesi. Jadi 2025 berakhir dan selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada BUMN. Maka inilah yang sebenar-benarnya dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD 45," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/9/2023).

Pengamat BUMN, Toto Pranoto berpendapat, kepemilikan modal asing pada porsi saham publik Vale menjadi pertimbangan lain yang tengah diurus pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas.

Menurutnya, MIND ID perlu sejumlah alternatif seperti memaksakan kepemilikan saham menjadi 51 persen sebagai syarat peralihan IUPK. 

"Tentu perlu sokongan pemerintah. Kalau tanda-tanda ini belum terlihat, maka take over kepemilikan asing di bursa adalah alternatif yang bisa dikerjakan," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/9/2023).

Di samping itu, akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu faktor yang membuat proses nasionalisasi Vale menjadi tidak terlalu menggebu seperti halnya pengambilalihan Freeport dari asing.

Menurutnya, proses peralihan saham Vale akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang baru mengingat masa berakhirnya kontrak pada 2025, sedangkan pemerintahan saat ini akan selesai pada 2024.

"Ya tahun itu incumbent presiden masih punya potensi masuk ke periode ke dua. Jadi urusan divestasi Freeport diperjuangkan dengan keras karena nilai politiknya besar. Situasi divestasi Vale saat ini beda situasi dengan masa divestasi Freeport terdahulu," ungkapnya.