Tuah KTT G20 Bali di Tengah Ancaman Konflik Geopolitik dan Resesi

Pernyataan para pemimpin atau Leaders' Declaration merupakan hasil akhir KTT G20 yang dinanti-nanti dunia. Setelah melakukan pembicaraan yang cukup alot selama dua hari, para pemimpin negara G20 telah mengesahkan deklarasi atau Leaders' Declaration pada Rabu (16/11/2022) Bali pada pukul 13.30 WITA di Candi Ballroom The Apurva, Kempinski.

Berdasarkan catatan Bisnis, Leaders' Declaration G20 Bali terdiri dari 52 paragraf. Para kepala negara G20 menyepakati berbagai hal, mulai dari pemulihan ekonomi global, transisi menuju energi terbarukan, transformasi digital, antisipasi krisis pangan, hingga kecaman terhadap serangan Rusia ke Ukraina.

Terkait poin soal perang, sebagian besar anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa. Invasi Rusia ke Ukraina juga dinilai G20 telah memperburuk kerapuhan yang ada dalam ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

"Ada pandangan lain dan penilaian berbeda tentang situasi dan sanksi. Menyadari bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, kami mengakui bahwa masalah keamanan dapat terjadi konsekuensi yang signifikan bagi ekonomi global," tulis  Leaders' Declaration seperti dikutip Bisnis, Minggu (20/11/2022).

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan KTT G20 berhasil menghasilkan konsensus berupa Leaders' Declaration di situasi yang sulit.

Dia mengungkapkan pemerintah sempat khawatir konsensus tersebut akan tercipta lantaran munculnya serangan rudal buatan Rusia ke Polandia

"Pada jam 3 pagi ada ledakan misil di Polandia, tentu kami merasa khawatir apakah akan mengganggu Leaders' Declaration. Alhamdulillah, G7 sudah bertemu dan menurunkan tim investasi untuk meneliti dan misil ini bukan dari wilayah Rusia," jelasnya.

Airlangga mengatakan Leaders' Declaration yang sudah disetujui bersama tidak berubah dan negara G20 berkomitmen untuk mengadopsi seluruh kesepakatan yang tertuang dalam 52 paragraf tersebut.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai bahwa terdapat harapan yang besar atas perekonomian global dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia.  

Hal tersebut disampaikan oleh First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath melalui unggahan di media sosialnya. Dia menyampaikan tanggapannya setelah KTT G20 berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Gita menyebut bahwa Indonesia menjalankan Presidensi G20 dengan baik dalam waktu yang sangat sulit. Terdapat ancaman cukup besar dari perekonomian maupun risiko fragmentasi geoekonomi.

Di tengah situasi sulit, dia menilai bahwa KTT itu mampu menghasilkan G20 Bali Leader's Declaration yang baik. Hal tersebut memberikan harapan bagi penyelesaian berbagai permasalahan global yang dapat berdampak bagi perekonomian.

"Simpulan dari G20 ini ada harapan, para pemimpin menyepakati Leader's Declaration untuk bekerja sama mengatasi banyak tantangan yang dihadapi perekonomian global," tulis Gita dalam media sosialnya, dikutip pada Jumat (18/11/2022).
 

G20 menyerukan untuk mengakhiri perang di Ukraina, melindungi prinsip piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menghargai kedaulatan dan integritas teritorial lain. Poin ketiga Leaders' Declaration Adopted memaparkan sikap negara G20 dan peserta KTT G20 Bali terkait perang Rusia vs Ukraina.

Jokowi mengungkapkan diskusi tentang masalah perang Rusia vs Ukraina kontensius. Namun, akhirnya para anggota G20 setuju dengan isi deklarasi.

Hasil Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB No. ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022, mencatat 141 suara setuju, 5 tidak setuju, 35 abstain, 12 tidak hadir. Suara terbanyak menyesalkan dengan sedalam-dalamnya agresi atau serangan oleh Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.

Kebanyakan anggota G20 mengecam keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerapuhan yang ada dalam ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

Selanjutnya, G20 menyepakati pembentukan dana pandemi atau Pandemic Fund, yakni dana kelolaan untuk pencegahan dan persiapan jika terjadi pandemi di masa depan.

Saat ini dana di atas US$1,5 miliar sudah terkumpul dari 21 negara dan tiga lembaga filantropi, dengan sasaran pemberian utama adalah negara miskin dan berkembang. Dalam forum G20, kesepakatan dapat ditetapkan jika seluruh anggota setuju atas suatu usulan.

Artinya, terbentuknya inisiatif Pandemic Fund terjadi karena 100 persen anggota G20 sepakat mengenai usulan tersebut. Meskipun begitu, belum semua anggota G20 memberikan dana untuk inisiatif Pandemic Fund.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat sembilan negara anggota G20 yang sudah menyumbangkan dana ke Pandemic Fund. Terdapat empat negara anggota G20 yang telah menyatakan komitmen akan turut berkontribusi di program dana darurat pandemi tersebut. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam agenda peluncuran Pandemic Fund di Nusa Dua, Bali. Dok. Media G20. 

Kesepakatan lain yang tercipta dalam KTT G20 Bali, terkait transisi menuju energi hijau atau terbarukan. Di sela-sela KTT G20, Indonesia secara resmi membentuk Energy Transition Mechanism Country Platform (ETM) sebagai landasan dalam pengumpulan dana untuk percepatan transisi menuju energi hijau, yakni dengan penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

Tugas besar menanti perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam rangka ikut menyukseskan agenda percepatan transisi energi di Tanah Air.

Sejalan dengan peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada Side Event G20, Bali, Senin (14/11/2022), PT SMI yang juga merupakan BUMN berstatus special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan itu, akan berperan sebagai ETM Country Platform Manager.

Selanjutnya, pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dilaksanakan pada Selasa (15/11) di Bali. PGII merupakan upaya kolaboratif oleh anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris.

PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US$600 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan komitmen guna mempercepat investasi dalam infrastruktur yang berkualitas di negara-negara miskin dan menengah di seluruh dunia serta memperkuat ekonomi global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo.

Di samping itu, G20 menyepakati dukungan ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dengan dana terkumpul US$81,6 miliar.

Lalu, terdapat langkah penanganan krisis utang negara miskin dan berkembang melalui Common Framework for Debt Treatment. Selain itu, Indonesia mendorong pembahasan terkait dengan penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin, yang melonjak signifikan selama pandemi Covid-19.

Mengenai transformasi digital, Kelompok Kerja Ekonomi Digital (DEWG) G20 mengangkat konektivitas digital pascapandemi Covid-19. Para anggota DEWG menyepakati mengenai perlunya penguatan konektivitas digital yang bersifat people centered. Selain itu, disepakati pula bahwa konektivitas tersebut mencakup keamanan data digital.

Kemudian pada prioritas kedua terkait kecakapan digital dan literasi digital, anggota G20 DEWG sepakat untuk membuat kerangka untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Prioritas ketiga terkait isu data free flow with trust and crossborder data flow, menjadi salah satu hal yang paling mendapatkan perhatian dari anggota DEWG. Sejatinya, Indonesia menempatkan prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan dalam isu itu.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia berhasil mengumpulkan komitmen investasi sekitar US$8 miliar atau setara dengan Rp125 triliun (dengan kurs Rp15.680 per dolar AS) sepanjang gelaran Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia komitmen investasi sebesar US$8 miliar tersebut sudah ditandatangani. Komitmen investasi tersebut berasal dari Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa.

“[Komitmen investasi ] US$7 miliar - US$8 miliar sudah diteken kemudian negaranya ada macam-macam. Ada Korea, China, ada beberapa Eropa. Detailnya nanti pada saat kita tanda tangan HOA [Head of Agreement],” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (17/11/2022).

Bahlil mengatakan masih ada sekitar US$10 miliar atau Rp156,8 triliun komitmen investasi yang belum bisa ditandatangani sehingga dia masih enggan untuk mengumumkan komitmen investasi tersebut.

Namun, dia memastikan sudah ada kesepahaman terkait komitmen investasi ini. Dalam temu media yang digelar pada Minggu (13/11/2022) di Nusa Dua, Bahlil menyebut Indonesia dan Inggris telah melakukan kerja sama untuk membangun ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) dan kawasan industri berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Selain Inggris, Kementerian Investasi/BKPM juga telah menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd, sebuah perusahaan produsen ternary precursor asal China dengan total nilai investasi senilai US$5 miliar atau sekitar Rp78 triliun. 

Indonesia juga ketiban berkah investasi untuk sektor transportasi massal. Beberapa negara anggota G20 seperti Jepang, Inggris, dan Korea Selatan telah sepakat untuk berpartisipasi mengembangkan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta.

Keikutsertaan Inggris dan Korea Selatan merupakan buah dari lawatan pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta ke sejumlah negara sejak pertengahan tahun ini. Kemudian, momen Presidensi G20 oleh Indonesia seakan menjadi pemulus kerja sama baru tersebut.

Bagi Jepang, ini bukan pertama kalinya. Negeri Sakura itu sudah berpartisipasi pada pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus Bundaran–HI dengan panjang jalur 15,7 kilometer (km). Koridor Lebak Bulus–HI merupakan bagian dari pengembangan jaringan MRT lintas Utara–Selatan atau North–South dengan panjang kurang lebih 40 km.

Kendati sudah bermitra lama dengan Jepang untuk MRT, pemerintah menilai adanya keharusan untuk bisa mendiversifikasi skema pendanaan yang sudah ada. Oleh karena itu, setelah cukup lama bergantung pada pinjaman Jepang dengan skema government-to-government (G to G), kini ada nafas baru pada skema pendanaan MRT.

Kini, dua negara resmi menjadi investor baru pada proyek MRT fase lanjutan. Kedua negara itu, Inggris dan Korea Selatan, sama-sama meneken kerja sama pada proyek MRT Jakarta di sela-sela KTT G20.

Melalui UK Export Finance, Inggris masuk ke pengembangan proyek MRT Jakarta dengan pendanaan sebesar US$1,25 miliar atau setara Rp19 triliun. Inggris dan Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) yang menandakan minat partisipasi Inggris pada proyek MRT.

Pada hari yang sama, Korea Selatan menyusul untuk menandatangani MoU dalam rangka pembangunan proyek MRT, di sela-sela KTT G20. Bedanya, Korea Selatan secara khusus melirik proyek MRT Fase 4 Fatmawati–Kampung Rambutan.