Setelah Prabowo Memangkas Pengurus Bank BUMN

Meskipun perampingan jumlah komisaris bank BUMN diklaim mendapatkan respons yang baik dari pasar, tetapi terdapat pula sorotan terkait dengan sosok yang dipilih untuk menempati jabatan tersebut, misalnya saja terkait dengan penunjukkan politisi.

BBRI menunjuk Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Perdagangan dan Perindustrian Lukmanul Khakim pada jabatan Komisaris Independen. Lukmanul yang sempat berpasangan dengan Luluk Nur Hamidah menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024. Kini, dia diangkat sebagai Komisaris Independen di BBRI.

Selain itu, BRI menempatkan kalangan pejabat, yakni Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza yang sempat menjadi Sekjen DPP Gerindra Korwil Kabupaten Tangerang. Helvi menduduki kursi Komisaris, menggantikan Agus Riswanto, profesional di bidang hukum dan Rabin Indrajad Hattari yang merupakan Sekretaris Kementerian BUMN.

Dari kalangan profesional, BRI menempatkan profesional di bidang perbankan, yakni Kartika Wirjoatmodjo yang sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Parman Nataatmadja yang juga menjadi Komisaris di PT Pegadaian. 

Keduanya mengisi jabatan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. Kartika menjalani periode kedua masa jabatannya sedangkan Parman menggantikan posisi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim.

Bank Mandiri atau BMRI juga ikut menempatkan kembali politisi untuk menjabat sebagai komisaris. Politisi itu adalah Zainudin Amali. Dia merupakan politisi Golkar dan menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI 2023-2027. Di BMRI, Zainudin menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Sementara, di BTN juga terdapat satu nama yang menjadi perhatian, yaitu Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam catatan Bisnis, sangat jarang posisi Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak aktif menjabat komisaris BUMN. 

Apalagi jika mengacu kepada UU BUMN yang lama, seorang komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Klausul itu tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN lama. Menariknya, dalam UU BUMN yang baru, ketentuan dalam Pasal 33 itu dihapus. 

Pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan komisaris BUMN kemudian diatur dalam Pasal 27B. Dalam pasal itu, hanya diatur bahwa dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas di BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, serta BUMD.

Klausul mengenai potensi benturan kepentingan alias conflict of interest tidak lagi diatur dalam beleid UU BUMN yang baru. Selain itu, Pasal 17 UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, juga secara eksplisit mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus usaha baik yang berasal dari institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

Pelaksana pelayanan publik jika mengacu kepada UU tersebut adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik.  Adapun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama BBTN, Suryo Utomo tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan alias Kemenkeu. 

Untuk diketahui, Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

Tak hanya itu, tiga pejabat Bank Indonesia (BI) juga ditunjuk menjadi komisaris di tiga bank BUMN. Ketiga pejabat itu, yaitu pertama, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Donny Hutabarat yang ditunjuk sebagai Komisaris Bank BNI. Kemudian Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Edi Susianto turut menjadi Komisaris Bank BRI. 

Para pekerja melintas di depan kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (19/6/2023). / Bloomberg-Dimas Ardian

Ida Nuryanti yang baru menjabat per 1 Januari 2025 sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sebelumnya menjabat Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Dia resmi menjadi Komisaris Independen Bank BTN usai diangkat melalui RUPST. 

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pada dasarnya bank sentral menyambut baik penunjukan pejabat setingkat Asisten Gubernur yang diusulkan menjadi Dewan Komisaris pada beberapa Himbara.

Tak lama berselang, BI melaksanakan Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (27/3/2025) dan memberhentikan dengan hormat tiga pejabat yang ditunjuk menjadi komisaris Bank BUMN. “Menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap ketiga pejabat setingkat Asisten Gubernur yang ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara [BUMN],” ujarnya dalam keterangan resmi.

Struktur komisaris kali ini berbeda, karena tidak ada mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam posisi jajaran komisaris. Biasanya, di bank pelat merah acap kali ada mantan pejabat OJK.

Terkait dengan jabatan komisaris bank, lembaga pengawas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peraturan mengenai dewan komisaris perbankan, yaitu POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dalam pasal 38 beleid tersebut disebutkan jika anggota dewan komisaris bank terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Nonindependen. Calon komisaris independent harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai komisaris independent dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Aturan tersebut juga mengatur larangan rangkap jabatan bagi anggota dewan komisaris bank umum dalam pasal 46, yaitu:

• Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
• Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada  lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; 
• Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; 
• Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau 
• Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, dalam pasal yang sama, OJK juga mengatur komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Merespons kocok ulang pengurus bank-bank pelat merah, pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo menyampaikan pasar dan investor memandang pergantian pengurus di seluruh bank Himbara sebagai sinyal dari arah kebijakan baru pemerintah dan potensi perubahan strategi bisnis ke depan.

Meskipun perombakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek, Arianto menyebut sebagian investor melihat hal ini sebagai peluang penyegaran kepemimpinan yang dapat mendorong efisiensi, transformasi digital, serta sinergi antar-BUMN keuangan.

“Di sisi lain, pelaku pasar tetap mencermati rekam jejak profesional pengurus baru dan konsistensi kebijakan pemerintah terhadap penguatan peran Himbara dalam pembiayaan pembangunan dan inklusi keuangan,” kata Arianto.

Para petinggi baru bank BUMN, baik direksi maupun komisaris, memiliki tantangan tersendiri. Selain tekanan gejolak global, bank milik negara juga dituntut turut mendukung program-program pemerintah.

Salah satunya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang saat ini masih digodok oleh pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa pembiayaan itu merupakan bentuk dukungan terhadap koperasi desa yang akan melayani berbagai kebutuhan masyarakat seperti pangan hingga obat-obatan.

“Kalau Himbara itu sekarang ini mekanismenya sedang dipastikan. Yang jelas Koperasi Desa Merah Putih itu dibangun supaya pemerintah itu ketemu sama rakyatnya, sehingga rakyat itu mendapatkan [kebutuhannya],” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia Prasetya Gunadi menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mencakup hingga 70.000–80.000 desa di Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah telah meminta bank-bank pelat merah untuk menyediakan pembiayaan awal sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa. Pinjaman itu akan dilunasi dalam 3 tahun hingga 5 tahun dengan menggunakan alokasi dana desa tahunan. 

Dengan jumlah tersebut, pinjaman yang disalurkan bank BUMN untuk Koperasi Desa berpotensi mencapai Rp400 triliun. Jumlah ini, kata Gunadi, membuat investor khawatir karena berisiko memberikan dampak negatif bagi kinerja bank BUMN. 

“Investor khawatir bahwa pinjaman ini, yang berpotensi mencapai Rp400 triliun, dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN. Kekhawatiran tersebut mencerminkan potensi intervensi politik dalam operasional bank BUMN,” ucap Gunadi dalam risetnya.

Dia juga menyatakan bahwa kondisi tersebut diperkirakan membuat harga saham bank pelat merah tetap berada di bawah tekanan, selain faktor pendirian Danantara.

Pengunjung beraktivitas di kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Jakarta, Selasa (19/11/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan rencana konsolidasi tujuh BUMN, termasuk BRI, Bank Mandiri, dan BNI.  “Banyak investor asing memilih untuk mengurangi eksposur terhadap saham terkait BUMN setelah pembentukan Danantara, dengan menerapkan pendekatan wait and see untuk menilai lebih lanjut dampak dari inisiatif kontroversial tersebut, yang dianggap berisiko oleh pasar,” katanya. 

Oleh karena itu, Gunadi memandang bahwa upaya memastikan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi pemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara dalam membangun kepercayaan investor.

Kepemimpinan baru bank pelat merah juga dihadapkan oleh tantangan yang berasal dari eksternal, terutama kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini diperparah dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menerapkan tarif resiprokal untuk banyak negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan menganggu rantai pasok dunia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inflasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian kebijakan global ini juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, yang nantinya juga akan berpengaruh pada nilai aset dan kewajiban bank.

Presiden AS Donald Trump menunjukkan perintah eksekutif yang telah ditandatangani saat pengumuman tarif di Rose Garden, Gedung Putih, Washington, DC, AS, pada hari Rabu (2/4/2025)./ Fotografer: Jim Lo Scalo / EPA / Bloomberg

Namun demikian, OJK menyampaikan hingga posisi Februari 2025, industri perbankan RI tercatat memiliki kinerja yang baik, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) berada pada level 1,55%, jauh di bawah threshold 20%. “Ini dapat dimaknai bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada jawaban tertulis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, secara umum kredit yang diberikan dalam valas merupakan produk/kegiatan berbasis ekspor yang juga memiliki basis penerimaan dalam bentuk valas (naturally hedged). 

Selanjutnya, PDN bank juga berada dalam posisi long, yang artinya eksposur langsung bank dalam bentuk valuta asing di sisi kredit dan surat berharga yang dimiliki justru akan meningkatkan nilai aset bank saat terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank. 

Sejauh ini OJK menilai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan RI tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 26,95% pada Februari 2025. Selain itu, perbankan nasional dilaporkan mampu menyerap potensi peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Pertumbuhan kredit perbankan pada saat yang sama tercatat sebesar 10,30% YoY atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 10,27% YoY. Jika dirinci, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yaitu 14,62% YoY, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,31% YoY, dan kredit modal kerja sebesar 7,66%.

Sementara, dilihat dari kepemilikan, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 10,93% YoY. Adapun, dari sisi kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95% YoY, sedangkan kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51% YoY.