Stories
Perang di Ukraina telah menghadirkan ancaman ketahanan pangan bagi 47 juta orang secara global. Di sinilah, Indonesia memainkan peran pentingnya.
10 Mei 2024
Di tengah pertemuan menteri keuangan G20 di Jakarta pada 17 Februari 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo dengan penuh kekhawatiran menyaksikan pasukan Rusia berkumpul di sepanjang perbatasan Ukraina.
“Ini bukan saatnya menciptakan ketegangan baru yang mengganggu pemulihan global, apalagi membahayakan keselamatan dunia, seperti yang terjadi di Ukraina saat ini,” kata Jokowi di sela-sela pertemuan tersebut.
Rusia tetap bergerak maju. Invasi ilegal Moskow ke Ukraina dimulai satu minggu kemudian. Hasilnya adalah puluhan ribu nyawa menjadi korban dan ancaman terhadap ketahanan pangan dunia meningkat tajam. Invasi Rusia telah menyebabkan 47 juta orang di seluruh dunia merasakan tekanan atas "ketahanan pangan yang akut atau berisiko tinggi," menurut laporan The World Food Programme’s Global Food Crisis 2022.
Sebuah kontainer berisi gandum terlihat di atas kapal kargo di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di pelabuhan laut kota Chornomorsk, Ukraina pada 24 Maret 2023. REUTERS/Stringer/File Foto
Setelah hampir dua tahun perang, Rusia terus bersikeras tidak akan mengakhiri agresinya terhadap Ukraina sampai tujuan ilegal Kremlin tercapai. Namun, tekanan terhadap Rusia semakin meningkat. Presiden Vladimir Putin dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag untuk menjawab tuduhan kejahatan perang Rusia, yang meliputi "deportasi dan pemindahan penduduk [anak-anak] secara tidak sah dari wilayah yang diduduki Ukraina ke Federasi Rusia".
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memilih untuk menyampaikan 10 poin rencana perdamaian kepada dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia pada November 2022.
Rencana perdamaian tersebut menetapkan persyaratan Ukraina untuk perdamaian yang adil dan abadi, termasuk penarikan pasukan Rusia dan pemulihan integritas wilayahnya. Rencana tersebut juga akan memulihkan ekspor pertanian Ukraina, sehingga membantu meningkatkan pasokan pangan kepada masyarakat yang paling rentan.
Beberapa bulan kemudian, tepat pada Maret 2022 atau satu tahun perang berlangsung di Ukraina, Indonesia mengulangi kecaman terhadap agresi Rusia. Indonesia bergabung dengan 140 negara lainnya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari 2023 untuk mendukung resolusi yang menyerukan agar Rusia menarik pasukan militernya dan mengakhiri agresinya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendatangi wilayah Kharkiv yang telah hancur diserang pasukan Rusia/The Moscow Times
Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Zelenskyy terus berlanjut. Kedua Kepala Negara bersama-sama menghadiri KTT Tinggi G7 di Hiroshima, Jepang, pada Mei 2023. Saat itu, Jokowi mengatakan, "Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dan upaya mengakhiri konflik internasional telah menjadi salah satu prioritas dari tujuan kebijakan luar negeri Indonesia."
Sebagai tanggapan, Zelenskyy berterima kasih kepada Jokowi atas kunjungannya ke Ukraina di tengah periode yang sulit. "Ini sangat berarti bagi kami," katanya.
Pada bulan Juni 2022, Jokowi mengunjungi Kyiv dan menyerukan agar Rusia mengakhiri serangan terhadap pelabuhan Ukraina. Sebelum invasi Rusia, Ukraina adalah salah satu pemasok gandum terbesar Indonesia.
Jokowi mengungkapkan komitmennya untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pangan serta energi sejak invasi Rusia.
"Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan Ukraina dapat melanjutkan ekspor makanan," kata Jokowi di Kyiv saat menekankan perlunya jaminan keamanan bagi pengiriman pangan Ukraina.
Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan bahwa Indonesia sekarang sangat menyadari bahwa perkembangan geopolitik dapat membahayakan kepentingan nasionalnya. “Oleh karena itu, prioritas Indonesia adalah untuk mengurangi dampaknya."
Bagi Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 270 juta penduduk, ketahanan pangan adalah hal penting.
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di KT G7 Jepang, Minggu (21/05/2023)./Foto: BPMI Setpres
Jaka Widada, Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan sistem perdagangan gandum dan jagung global terganggu.
Jika invasi terus berlanjut, jelasnya, produksi juga akan terganggu sehingga dampak penurunan pasokan dari Ukraina akan berdampak pada berbagai negara lain di dunia.
"Kenaikan harga gandum berdampak di mana-mana," ungkapnya.
Dengan tegas, Widada mengatakan bahwa perang Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman berarti bagi ketahanan pangan Indonesia. Pasalnya, Indonesia juga mengimpor gandum dan pupuk dari kedua negara.
Pada September 2023, Ukraina membentuk koridor maritim untuk mengekspor komoditasnya dari pelabuhan Laut Hitam–dan sejak koridor tersebut beroperasi, lebih dari 300 kapal telah mengekspor lebih dari tujuh juta ton gandum pada Desember 2023, sebuah pencapaian luar biasa–. “Ini adalah sesuatu yang dapat disambut oleh Indonesia.”
Di sisi lain, Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia mewajibkan dukungan terhadap kemerdekaan segala bangsa yang sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Kebijakan luar negeri bebas dan independen [Indonesia], pada prinsipnya, seharusnya menjadi ungkapan solidaritas dengan Ukraina dan dengan negara-negara lain yang mengalami penindasan dari negara lain," Radityo Dharmaputra, Kepala Pusat Studi Eropa dan Eurasia Universitas Airlangga di Surabaya.
Sementara bagi Waffaa dari CSIS, landasan konstitusi Indonesia menyiratkan satu hal.
"Saya yakin Indonesia harus lebih tegas dalam menunjukkan dukungan terhadap proses perdamaian. Indonesia dapat menjadi bagian dari koalisi negara-negara yang mendukung rencana 10 poin Zelenskyy," tegasnya.
Bagi Ukraina, mencapai perdamaian yang abadi tidak hanya berarti penarikan pasukan Rusia sepenuhnya tetapi juga pengembalian seluruh wilayahnya, termasuk Krimea, yang secara ilegal dianeksasi oleh Rusia pada 2014.
Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Majelis Umum PBB pada bulan September lalu, "Jika setiap negara memenuhi kewajibannya di bawah Piagam [PBB], hak atas perdamaian akan terjamin. Ketika negara-negara melanggar janji-janji itu, mereka menciptakan dunia yang tidak aman bagi semua orang.
"Perang, yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, telah menimbulkan banyak kengerian; hancurnya kehidupan; penindasan hak asasi manusia; terpisahnya keluarga; anak-anak trauma; hancurnya harapan dan impian."
Dengan komitmen Presiden Jokowi terhadap perdamaian internasional dan janji konstitusional Indonesia, serta pengaruh diplomasinya yang semakin meningkat di forum global, Indonesia memiliki semua hal yang diperlukan untuk mendorong berakhirnya dengan segera agresi Rusia terhadap Ukraina.
Era Baru Kendaraan Ramah Lingkungan
