Stories
Kartu Prakerja merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah cheeped pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi.
05 April 2022
Di tengah pandemi Covid-19, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan menyebar cepat, seperti virus seiring dengan hantaman krisis ekonomi global. Jumlah pengangguran pun menjadi momok yang menakutkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Dalam sebuah suveri dari perusahaan swasta, Gallup, satu dari dua orang di dunia kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, International Labour Organization (ILO) memproyeksikan tingkat pengangguran global dapat mencapai 207 juta orang pada 2022 atau naik 21 juta orang dibandingkan dengan 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada medio 2020 atau awal pandemi Covid-19 di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (PTP) di negara ini naik 184 basis poin (bps) menjadi 7,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 bila dirinci, sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena pandemi. Pada periode yang sama, penduduk bukan angkatan kerja yang terdampak sekitar 760.000 orang, dan tidak bekerja atau diistirahatkan oleh pemberi kerja sebanyak 1,77 juta orang.
Pemerintah pun melihat hal tersebut sebagai ancaman yang bakal membuat Indonesia jatuh semakin dalam, ke pusaran krisis. Sejumlah program jaring pengaman sosial pun dibentuk untuk menekan dampak pandemi, satu di antaranya Kartu Prakerja. Program ini dirancang khusus untuk membantu penduduk usia kerja untuk produktif, baik sebagai karyawan maupun membuka lapangan usaha baru.
Sedari awal, bantuan dari pemerintah yang lahirnya dipercepat, karena pandemi ini, menyasar pengurangan pengangguran. Maupun mencegah kembali pengangguran. Kartu ini memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.
Dalam satu kesempatan, Menteri Tenaga Kerja ida Fauziyah sempat menjelaskan bahwa Kartu Prakerja merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi.
Setiap peserta bakal mendapatkan akses untuk mengikuti berbagai kursus secara online untuk meningkatkan kompetensi kemampuan yang diinginkan. Pemerintah mengklaim bahwa seluruh pembelajaran sudah didesain agar sesuai dengan tuntutan era digital.
Adapun rencana besar peluncuran program ini sudah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu program kerja di pemerintahannya. Dia mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan program.
Pada mulanya program ini dirancang agar peserta melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selain membuat peluncuran program ini dipercepat, pandemi juga mengubah cara pemberian materi melalui pembelajaran dalam jaringan atau online.
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020)./ANTARA FOTO-Moch Asim
Selain memperkaya kemampuan, dalam program ini, setiap peserta akan mendapatkan dana insentif sebesar Rp3.550.000 yang dirinci menjadi Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan selama 4 bulan, dan terakhir sebesar Rp50.000 setiap kali mengisi survei pengalaman Prakerja yang diberikan dalam 3 bulan.
Dana Rp1 juta yang diberikan sebagai modal untuk memilih materi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta. Fleksibilitas ini membuat peserta dalam mencari pelatihan yang paling relevan dengan minat dan bidang kerja yang diincar.
Satu alumni Kartu Prakerja gelombang ketujuh, Maria Magdalena menyampaikan bahwa sempat mengambil pelatihan tentang teknik interview agar sukses dalam wawancara kerja. Sementara itu, saldo pelatihan dia gunakan untuk belajar marketing penjualan online.
Demikian juga dengan Praska Aditia alumni Kartu Prakerja gelombang ketiga yang menjalankan usaha kuliner. Dalam pelatihan, pria ini mengambil pelatihan mengenai kuliner, khususnya kopi. Bermodal hal tersebut, dia mendapatkan pemodal untuk memulai usaha kuliner .
Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 87,2 persen penerima Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa program ini meningkatkan keterampilan kerja. Sebanyak 27 persen penerima kartu prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau membuka lapangan usaha.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan data-data tersebut menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja terbukti menyiapkan penerimanya menjadi pelaku wirausaha serta mendorong meningkatnya angka kewirausahaan di Indonesia.
“Hasil Survei Evaluasi pada Penerima Kartu Prakerja mencatat bahwa 72 persen penerima Kartu Prakerja memanfaatkan insentif yang diterimanya sebagai modal usaha,” katanya.
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak awal pandemi covid-19 berlangsung, program Kartu Prakerja mengalami refocusing menjadi semi bantuan sosial dan masuk dalam bagian program perlindungan sosial.
Pada 2020, pemerintah telah menganggarkan Rp20 triliun untuk program KartuPprakerja, Rp21 triliun pada 2021 dan 2022 mencapai Rp11 triliun. Saat ini anggaran tersebut telah digunakan untuk memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang di berbagai wilayah.
Program andalan yang merupakan realisasi dari salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019, Kartu Prakerja diminati masyarakat, terutama kaum muda.
Kaum muda yang baru lulus kuliah (fresh graduate) atau mereka yang kehilangan pekerjaan mengantungkan nasib mereka terhadap program ini. Dua tahun berjalan, tepatnya sejak gelombang pertama pada 11 April 2020, Program Kartu Prakerja telah diikuti oleh kurang lebih 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran.
Sebanyak 87% penerima tersebut belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sehingga ikut pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka.
Per April 2022, Kartu Prakerja telah membuka sebanyak 25 gelombang pendaftaran. Tidak hanya minat besar masyarakat, Kartu Prakerja telah menjadi bantalan bagi masyarakat karena model Kartu Prakerja yang semi bantuan sosial (bansos). Seperti diketahui, Kartu Prakerja ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dalam program Kartu Prakerja, pemerintah memberikan biaya sebesar Rp3.550.000 untuk membayar biaya pelatihan (kursus) dan insentif bagi pesertanya.
Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta.
Sementara itu, insentifnya terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp2.400.000). Lalu insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).
Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia (SEA) juga menunjukkan bahwa dari sisi layanan keuangan, Kartu Prakerja meningkatkan kepemilikan e-wallet 53% lebih tinggi daripada non-penerima dan memiliki probabilitas 40 persen lebih tinggi untuk belanja daring dengan menggunakan e-wallet-nya.
Hal ini terjadi karena peserta benar-benar diharuskan memiliki e-wallet agar dapat menerima insentif dari Kartu Prakerja. Bahkan, peserta dapat memanfaatkan e-Commerce dalam memilih pelatihan.
Per Februari 2022, terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian/Lembaga dan 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data.
Sementara itu, riset Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan Covid-19 oleh Presisi Indonesia yang didanai oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, UNDP, dan pemerintah Jepang, mencatat bahwa penerima Kartu Prakerja di wilayah Pulau Jawa mengaku mengalami peningkatan produktivitas, daya saing, dan skill kewirausahaan, masing-masing 0,27 persen poin, 0,60 persen poin, dan 1,71 persen poin.
Adapun peningkatan kompetensi lebih banyak terjadi di luar Pulau Jawa sebesar 0,73 persen poin. Peningkatan kompetensi di Pulau Jawa lebih rendah, yakni 0,67 persen poin. Secara keseluruhan, peningkatan kompetensi penerima manfaat di luar Jawa mencapai 73 persen poin lebih tinggi dibandingkan non penerima di luar Jawa.
Peningkatan kompetensi di kota mencapai 0,75 persen poin, lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan kompetensi di desa yang sebesar 0,74 persen poin. Begitu pula dari sisi produktivitas dan daya saing di perkotaan yang sebesar 0,24 persen poin dan 0,56 persen poin, lebih tinggi dari 0,22 persen poin dan 0,37 persen poin di pedesaan. Begitu pula bila dilihat dari tingkat pendidikan.
Peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan untuk pendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibanding pendidikan SMA ke bawah, masing-masing 0,77 persen poin, 0,25 persen poin, 0,53 persen poin, dan 1,61 persen poin.
Hasil riset Presisi juga membuktikan bahwa 41 persen penerima termasuk ke dalam kelompok pendapatan terendah, yaitu yang tidak berpenghasilan selama pandemi. Adapun dari kelompok usia, terlihat koefisien yang positif untuk dua kelompok umur yaitu usia 26-35 tahun dan kelompok usia 36-45 tahun.
Sementara itu, Kartu Prakerja lebih optimal untuk penduduk atau penerima dengan kategori usia produktif 26-45 tahun. Riset ini diikuti oleh 2.156 responden yang dibagi dalam dua kelompok besar, yakni penerima Kartu Prakerja dan nonpenerima masing-masing 1.078 responden. Kelompok nonpenerima memiliki fungsi sebagai kelompok kontrol.
Menko Airlangga menuturkan pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa Program Kartu Prakerja telah berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi, yaitu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Dia berharap Program Kartu Prakerja dijadikan contoh sukses program Pemerintah yang sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger, sehingga Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang lainnya.
Infrastruktur Kendaraan Listrik Masih Memble
Palagan Terakhir Kandidat Punggawa OJK
