Kartini & Hikayat Perempuan "Penakluk" Nusantara

Menguatnya kolonialisme bukan saja menjadi penyebab utama mundurnya kejayaan kerajaaan nusantara. Tetapi,ikut mengubur peran perempuan dalam lintasan sejarah Nusantara.

Kolonialisme mulai menancap kuat di peradaban Nusantara pada akhir abad ke 18 dan mencapai puncaknya pada abad ke 19. Pada waktu itu, berbagai pengaruh 'penjajahan' barat mulai mengintervensi kehidupan politik, sosial, dan militer kerajaan di Nusantara, khususnya Jawa.

Perempuan yang semula tampil dalam berbagai palagan dan jabatan penting, lambat laun berubah peran hanya sebatas 'konco wingking'. Mereka hanya melayani suami dan bekerja di sektor-sektor domestik, di rumah sebatas 'konco wingking'. Mereka hanya melayani suami dan bekerja di sektor-sektor domestik, di rumah membesarkan anak. Perbudakan juga mulai menjamur pada masa kolonial.

Sumber dari KITLV

Salah satu fenomena yang paling menonjol pada masa kolonial adalah muculnya gundik, budak perempuan yang kemudian 'dijadikan istri' atau "Nyai" para laki-laki Eropa atau Belanda.

Para perempuan yang dijadikan gundik lazimnya berasal dari kalangan rakyat miskin. Tumbuh dari kalangan yang lemah secara sosial maupun politik membuat perempuan calon gundik itu hanya pasrah ketika dijadikan mainan para lelaki ras kaukasoid.

Fenomena seksualitas kolonial, pergundikan atau munculnya kelompok 'nyai', kemudian mengilhami para penulis atau sastrawan untuk mengangkat kisahnya. Dalam khasanah sastra kolonial dan sastra pascakolonial ada dua sosok nyai yang cukup populer. Mereka adalah Nyai Dasima dan Nyai Ontosoroh.

Nyai Dasima adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh Gijsbert Francis pada tahun 1896. Kisah ini sempat difilmkan dan bercerita tentang seorang Nyai Dasima, perempuan asal Bogor, yang menjadi istri simpanan pria kulit putih.

Sementara Nyai Ontosoroh, adalah salah satu sosok dalam cerita ‘Bumi Manusia’, salah satu karya monumental sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Kedua tokoh itu merepresentasikan status sosial perempuan pribumi dalam himpitan patriarki dan maskulinitas kolonial. Nasibnya saja yang beda.

Meski demikian, kisah-kisah di atas bukan sesuatu yang mutlak dan terjadi di seluruh strata sosial masyarakat Nusantara waktu itu. Apalagi konsep negara kolonial baru benar-benar terwujud pada perempat abad ke 19 dan awal ke abad 20 ditandai dengan kalahnya Diponegoro serta tunduknya Aceh dan Bali.

Ann Kumar, seorang peneliti sejarah dari Australian National University menulis buku Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa abad ke 18 mengatakan bahwa di kalangan tertentu, para perempuan Indonesia masih hidup bebas bahkan tetap menjadi prajurit di kerajaan.

Dia kemudian menjelaskan fenomena Kartini beserta kisah dibaliknya, mengesankan orang Indonesia yang patriarkal.

Padahal, eksistensi 'Prajurit Estri' di kraton-kraton Jawa, tertama Mangkunegaran,

Padahal, eksistensi 'Prajurit Estri' di kraton-kraton Jawa, tertama Mangkunegaran, jelas membantah hipotesis umum tentang perempuan Jawa. Membalikan pendapat masyarakat barat yang cenderung mengidentikan perempuan Indonesia selalu dikekang dan tak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.

"Mereka selalu tampil di muka umum dan seringkali bertentangan dengan konsep feminim oleh dunia barat waktu itu," jelasnya.

Kemunculan Kartini menjadi salah satu momentum kebangkitan perempuan di Indonesia. Meski banyak yang menentang, sulit untuk menyangkal jika kisah Kartini telah menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap maskulinitas kolonial dan budaya patriarki di lingkungan aristokrat Jawa pada waktu itu.

Munculnya Kartini juga bersamaan dengan menguatnya embrio gerakan feminisme abad ke 20. Empat tahun setelah Kartini meninggal muncul tokoh feminis cukup berpengaruh di Prancis Simone de Beauvoir.

Sosok Kartini dan menguatnya pengaruh feminisme kemudian mempengaruhi perempuan di Indonesia. Pada tahun 1928 para perempuan di Jawa dan Sumatra mengadakan Kongres Perempuan Indonesia 1.

Tak tanggung-tanggung, lokasi penyelenggaraannya dilakukan di lingkungan aristokrat Jawa, yakni Dalem Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipero.

Kelak, gerakan perempuan semakin menguat dan melibatkan berbagai macam ideologi. Mulai dari Nasionalis, Islam, hingga Komunis. Kondisi itu berlanjut usai Indonesia merdeka, perempuan berpolitik itu adalah sesatu yang lazim. Gerakan politik perempuan sempat terkungkung di bawah Orde Baru, dan kembali mendapat momentum pada masa reformasi.

Sedikit menyinggung pada masa Orde Baru, penindasan gerakan perempuan di masa orde daripadanya Soeharto itu cukup massif. Gerakan perempuan yang sempat masuk ke ranah politik pada era Orde Lama, mulai diarahkan ke ranah domestik pada masa Orde Baru. Salah satunya melalui Program Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sumber: Buku Anak Tim-Tim dan Indonesia karangan Helene Van Klinken

Pada masa Orde Baru, PKK menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Selain itu, PKK juga kerap menjadi kendaraan untuk melegitimasi kebijakan dan melanggengkan kekuasan Orde Baru.

“Di masa Orde Baru, PKK sering menjadi alat politik kekuasaan dan kekuatan politik tertentu (Golkar),” demikian ditulis Ani W Soetjipto dan Shelly Adelina dalam Suara Dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK.

Tumbangnya Soeharto dan munculnya gerakan reformasi menjadi momentum bangkitnya gerakan perempuan. Kampanye antipatriarki kian populer.

Para perempuan kemudian membentuk dan mengasosiasikan diri dengan berbagai organisasi feminis. Diskursus soal perempuan pun tak melulu bicara soal keluarga dan urusan kasur. Yang paling menonjol, reformasi juga menjadi momentum kesadaran politik perempuan dalam kancah politik nasional.

Dalam dunia politik Indonesia kontemporer, perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR juga melesat jika dibandingkan pada masa Orde Baru.

Dalam catatan Bisnis, keterwakilan perempuan di parlemen periode 2019-2024 mencapai 20,52 persen atau 118 dari total kursi DPR sebanyak 575. Jumlah ini melesat dibandingkan periode 2015-2019 yang hanya 97 orang atau 17,3 persen.

Di tingkat eksekutif, tokoh-tokoh perempuan juga banyak memegang jabatan yang cukup prestisius. Dua orang tokoh perempuan, yang memiliki karir politik yang cukup moncer adalah Megawati Soekarnoputri dan Sri Mulyani Indrawati.

Megawati, betapa kontroversinya sosok ini, adalah salah satu perempuan yang berperan cukup banyak dalam politik Indonesia pada masa akhir Orde Baru hingga kini. Dia pernah direpresi oleh Orde Baru. Tetapi kelak menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Saat ini dia memimpin partai paling berkuasa di Indonesia.

Sementara Sri Mulyani, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga periode Joko Widodo, namanya tak bisa dilepaskan dari politik anggaran pemerintah. Sri Mulyani barangkali adalah satu-satunya perempuan di Indonesia yang paling lama menjadi menteri keuangan.

Selain kedua sosok itu sebenarnya masih ada sosok-sosok lain yang menonjol dalam politik kenegaraan saat ini. Di DPR ada nama Puan Maharani. Puan bahkan memimpin parlemen yang didominasi dengan politisi laki-laki.

Sedangkan di bidang diplomasi, ada nama Retno LP Marsudi. Perempuan asli Semarang itu saat ini menjadi Menteri Luar Negeri. Sudah periode kedua dia berada di garis depan sebagai juru runding Indonesia di kancah internasional.

Tentunya, kiprah para perempuan dalam politik dan birokrasi tak berhenti pada tokoh-tokoh seperti Megawati atau Sri Mulyani. Bagaimanapun keseimbangan gender harus tetap dijaga. Sosok-sosok perempuan ‘tangguh’ pada masa depan sangat dibutuhkan.

Tetapi satu hal yang paling penting, masuknya tokoh perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, perempuan yang terjun ke politik harus benar-benar mampu bersuara, paling tidak menyuarakan nasib sesama perempuan yang masih tertindas.

Selamat Hari Kartini buat perempuan tangguh di seluruh Nusantara. Jangan menyerah. Ingat pesan Kartini: Door Duiternis Tot Licht.