Company
Banyak pihak yang ingin mengais kue subsidi kendaraan listrik proyek ambisius pemerintahan Joko Widodo. Dari konglomerat hingga pembantu presiden.
14 April 2023
Iming-iming pemberian subsidi harga untuk memikat masyarakat berpindah dari kendaraan konvensional ke listrik bukan isapan jempol. Pemerintah mengesahkan beleid insentif untuk motor listrik dan mobil listrik beberapa waktu lalu. Para pejabat pengusaha hingga konglomerat pun bersaing menjajakan kendaraan.
Pemerintah memang ingin mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik. Pasalnya, sejak 2019, tepatnya usai penerbitan Perpres No.55/2019 tentang Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), progres program pengembangan tidak sesuai harapan. Terlebih lagi, pagebluk Covid-19 mewabah, sehingga pengembangan pun tersendat.
Beberapa target pun meleset, padahal berbagai insentif telah disebar. Dari pembebasan bea masuk impor hingga pembebasan PPnBM. Target jumlah mobil listrik, misalnya, tidak sesuai harapan.
Pemerintah membidik jumlah kendaraan listrik yang beredar sebesar 400.000 unit pada 2025. Kenyataannya, sepanjang 2020 hingga Februari 2023 cuma 11.513 unit kendaraan ayang mengaspal, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo).
Begitu juga dengan motor listrik, target yang ditetapkan pada 2025 sebanyak 6 juta unit. Di lapangan, jumlahnya hanya 30.837, dari data sepanjang 2019 hingga 2022. Jauh panggang dari api.
Oleh karena itu, pemerintah pun merilis kebijakan yang berupa subsidi pembelian motor listrik yang diistilahkan sebagai bantuan pemerintah kepada para produsen. Aturan ini mulai berlaku 20 Maret 2023. Untuk tahap awal, insentif Rp7 juta rupiah per unit disebar untuk 250.000 motor listrik sepanjang 2023.
Sementara, untuk mobil listrik insentif diberikan melalui PMK Nomor 38 Tahun 2023, di mana terdapat pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen dengan TKDN minimal 40 persen.
Adapun untuk mobil listrik dengan TKDN di atas atau sama dengan 20 persen serta di bawah 40 persen akan diberikan PPN ditanggung pemerintah 5 persen, sehingga yang harus dibayar 6 persen. Aturan ini juga berlaku untuk bus listrik dan berlaku mulai 1 April 2023.
Anggaran yang disiapkan untuk subsidi dan insentif kendaraanlistrik pada tahun ini mencapai Rp3,4 triliun. Program itu direncanakan berlanjut hingga tahun depan dengan anggaran sekitar Rp9,4 triliun.
Sebagai informasi, saat ketentuan subsidi pembelian motor listrik disahkan, jumlah penerima subsidi motor listrik hanya tiga produsen. Pasalnya, syarat terberat untuk mendapatkan insentif ini memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Terakhir, usai pengesahan kebijakan yang diumumkan resmi pada 20 Maret, jumlah penerima subsidi motor listrik bertambah menjadi sembilan produsen dengan 14 model.
Jumlah produsen motor listrik yang mendapatkan subsidi kemungkinan bertambah. Apalagi, terdapat peluang bisnis yang berasal dari komitmen global dalam mendorong energi bersih, termasuk ke sektor otomotif.
Untuk mobil listrik, pemerintah telah memastikan insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV). Hingga kini, baru 2 merek yang memenuhi syarat itu, yaitu Wuling dan Hyundai.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa, tentunya pasar kendaraan listrik yang dimiliki Indonesia sangat besar. Apalagi dengan dukungan pemerintah, banyak pihak yang ingin ikut terjun di bisnis kendaraan listrik, tak ketinggalan para konglomerat dan pejabat.
Menarik untuk disimak siapa saja yang memiliki bisnis motor listrik di Tanah Air. Berikut daftar konglomerat dan pejabat yang terjun di bisnis kendaraan listrik:
Miliarder Indonesia Michael Bambang Hartono, salah satu pemilik Djarum Group, berfoto setelah wawancara di Jakarta, Indonesia, pada 21 Agustus 2018. Bloomberg/Dimas ArdianKonglomerat bersaudara Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dikenal sebagai pemilik PT Hartono Istana Teknologi dengan merek dagang Polytron yang didirikan pada 16 Mei 1975.
Melansir dari situs resminya, selain memproduksi AC, TV dan perangkat elektronik lainnya, Polytron jugamenjual motor listrik yang bernama Polytron EVO Electric dengan spesifikasi power maksimal 3.000 watt dan kecepatan maksimum menembus 60 kilometer/jam yang disertai penggunaan baterai 1.740 KWh.
Perusahaan mengklaim dengan 1 kali pengisian daya, bisa menempuh perjalanan hingga 100 kilometer, mulai dari Kudus, Demak, Semarang hingga Ambarawa. Sebagai keluarga terkaya nomor satu di Indonesia, dengan mengembangkan diversifikasi bisnis, tak heran jika harta kekayaannya mencapai US$24,1 miliar atau setara dengan Rp364,5 triliun.
Indika Energy adalah kelompok usaha yang dimiliki Agus Lasmono. Dikenal juga sebagai anak dari Sudwikatmono, bos pendiri Cinema XXI jaringan bioskop terbesar di Indonesia.
PT Indika Energy Tbk. (INDY) bekerja sama dengan beberapa mitra turut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Melalui anak perusahaan PT Ilectra Motor Group (IMG) dan PT Electra Mobilitas Indonesia (EMI), Indika memproduksi motor listrik dengan merek dagang ALVA. Selain produksi, Indika Energy juga berfokus pada stasiun pengisian baterai, dan fasilitas pertukaran baterai hingga layanan daur ulang.
Agus Lasmono pernah menjabat sebagai pejabat tertinggi eksekutif Indika Group dan komisaris independen SCTV, selain itu dia merupakan pendiri sekaligus pemilik Net Mediatama.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid juga terlibat dalam industri motor listrik melalui INDY. Arsjad diketahui menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur Indika Energy.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Abdullah AzzamNama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikenal lekat dengan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).
Sebelumnya, PT Toba Sejahtra, perusahaan yang didirikan Luhut, mengenggam 71,79 persen saham TBS. Lalu, pada akhir 2016, Toba Sejahtra melepas 61,79 persen kepemilikan saham di emiten bersandi TOBA tersebut kepada Highland Strategic Holdings Pte Ltd (Highland).
Highland adalah perusahaan investasi dari Singapura yang berfokus pada investasi di sektor energi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Usai pelepasan saham tersebut, kini Toba Sejahtra hanya memiliki 10 persen saham TOBA. Manajemen TBS pernah menyampaikan bahwa Toba Sejahtra merupakan pemegang saham pasif dan tidak memiliki perwakilan dalam pengurusan perusahaan, sehingga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.
Kendati demikian, keponakan Luhut, Pandu Sjahrir masih aktif di TBS sebagai Wakil Direktur Utama. Pada 2021, TOBA bekerja sama dengan GoTo Group untuk mendirikan perusahaan patungan bernama PT Energi Kreasi Bersama (Electrum).
Electrum mempunyai ambisi memasok 2 juta unit motor listrik di pasar domestik. Hingga 3 tahun mendatang atau 2025, Electrum menargetkan penjualan hingga 500.000 unit motor listrik.
Sepanjang tahun ini, TOBA akan fokus pada bisnis non-batu bara, termasuk kendaraan listrik. “Capex kita semuanya mayoritas 80-90 persen untuk bisnis di luar batu bara. Kalau pun ada capex coal itu lebih ke pemeliharaan,” kata Pandu di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Lebih lanjut, TOBA akan mengalokasikan lebih dari sepertiga belanja modal atau capital expenditure tahun 2023 untuk PT Energi Kreasi Bersama (Electrum). “Lebih dari sepertiga [Capex untuk Electrum],” kata Pandu.
Pada tahun ini, TBS Energi Utama menyiapkan anggaran capex senilai US$60 juta atau setara Rp937,67 miliar (asumsi kurs Rp15.627) pada 2023.
Adapun, Electrum menargetkan pembangunan pabrik motor listrik dapat selesai pada pertengahan 2024. “Pertengahan 2024, jadi semester II/2024 ya,” kata Managing Director Electrum Patrick Adhiatmadja, dikutip Minggu (15/1/2023).
Patrick menyebut pembangunan pabrik Electrum masih belum dimulai. Dia juga belum memperinci lokasi pabrik Electrum nantinya.
Moeldoko berpose dengan bus listrik produksi PT Mobil Anak Bangsa Indonesia/mabindonesia.comKepala Staf Presiden Moeldoko tercatat sebagai salah satu pejabat yang memiliki bisnis kendaraan listrik dengan nama perusahaan PT Mobil Anak Bangsa Indonesia (MABI).
Dikutip dari situs resminya, MABI menyebutkan Moeldoko sebagai founder dan didirikan pada 2017. Perusahaan ini berdiri untuk mendukung program Pemerintah Indonesia dalam energi terbarukan.
MABI memiliki 7 anak usaha yang bergerak di bidang rantai pasok kendaraan lsitrik, dari produksi hingga spare parts dan infrastruktur. Saat ini, produk MABI terdiri dari bus elektrik dengan ukuran medium dan large.
Pabrikan ini juga akan memproduksi motor listrik. Dalam situsnya tertulis akan segera diumumkan produk terbaru dari MABI berupa motor listrik dengan merek Electro.
Namun, hingga awal April 2023, bus listrik besutan MABI belum memiliki sertifikat TKDN yang menjadi syarat untuk mengikuti program insentif bus listrik pemerintah berupa potongan PPN hingga 5 persen.
Direktur Utama MABI Kelik Irwantono mengatakan sertifikat TKDN merupakan fokus perseroan saat ini. "Ini [program insentif] kan perlu dibuktikan dalam sertifikasi TKDN, kami sudah proses ini sekitar dua mingguan sertifikasinya. Hal ini menjadi perlu sebagai bukti konkret tertulis," jelasnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo merupakan salah satu pejabat yang terlibat dalam industri motor listrik. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini aktif memperkenalkan motor listrik dengan merek Bike Smart Electric dalam akun instagramnya @bambang.soesatyo sejak awal 2021.
Dalam unggahan pada 11 Februari 2021, Bamsoet mengunggah video Bike Smart yang sedang dikendarai seseorang dengan caption "Motor Listrik Kuning Bike Smart [BS elektrik], akan segera meluncur ~ hanya Rp10 juta/unit."
Diketahui, anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming melalui akun @gibran_rakabuming memberikan komentar emoji api dalam postingan tersebut.
Sementara, pada 12 Februari 2021, Bamsoet mengunggah foto saat memperkenalkan motor listrik berkelir kuning putih dan menyebutkan bahwa kehadiran skuter elektrik tersebut menjadi bagian dari visi dan misi Ikatan Motor Indonesia (IMI) dalam mempercepat migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Diketahui, Bamsoet juga menjabat sebagai Ketua IMI.
Motor dengan logo kepala macan itu juga tampil di pameran IIMS April 2021. Hingga September 2022, Bamsoet menyatakan motor tersebut masih dalam uji tipe.
Salah satu kontraktor pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tak ingin ketinggalan menggarap pasar kendaraan listrik. BUMN ini terjun di industri motor listrik lewat anak usahanya, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi.
Pada akhir kuartal III/2021, WIKON resmi menguasai 100 persen saham produsen sepeda motor listrik Gesits dengan mengambil alih saham PT Gesits Technologies Indo (GTI) di PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA). WIMA merupakan perusahaan patungan manufaktur motor listrik Gesits antara WIKON dan GTI.
Gesits memiliki dua model motor listrik, yaitu Gesits G1 dan Gesits Raya. Keduanya telah memiliki TKDN lebih dari 40 persen.
Direktur Utama PT WIMA Benardi Djumiril mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai kapasitas semaksimal mungkin dari rencana produksi yang mencapai 15.000 unit - 20.000 unit per tahun.
"Kalau kami lihat Gesits akan berpartisipasi berapa, kami akan berusaha semaksimal mungkin, cuman kan ada limitasi di kapasitas dan rencananya produksi kurang lebih 15.000 unit hingga 20.000 unit," kata Bernardi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
(Kiri ke kanan) Komisaris Utama PT Tambang Nikel Sulteng (TNS) Andi Parenrengi, Direktur Utama TNS Ronny Tanusaputra, Gubernur Sulteng Rudy Mastura, Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) Anindya N. Bakrie, dan Direktur Utama VKTR Gilarsi W. Setijono berpose usai penandatanganan MoU Kerja Sama Penyediaan Pasokan Bijih Nikel, di Palu, Sulteng, Selasa (19/7/2022).Keluarga Bakrie ikut meramaikan industri kendaraan listrik lewat PT VKTR Teknologi Mobilitas. Perusahaan ini adalah anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).
Dilansir dari situs resminya, VKTR awalnya bernama PT Bakrie Steel Industries pada 2007 dan bergerak di sektor distribusi suku cadang kendaraan komersial dan penydia komponen logam lainnya.
Perusahaan ini bagian dari Grup Bakrie & Brothers, yang dibangun oleh Achmad Bakrie pada 1942. Perubahan nama, tempat, dan kedudukan menjadi VKTR dilakukan pada 2022.
Anindya Bakrie menduduki jabatan Komisaris Utama VKTR sejak 2022. Anindya diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie & Brothers. Tak hanya itu, anak dari Aburizal Bakrie ini memiliki posisi penting di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yaitu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan periode 2021 hingga 2025.
Dalam mengembangkan bisnis kendaraan listrik, VKTR mengandeng beberapa pihak, seperti Transjakarta, BUMN Barata, dan INKA. Perseroan juga memiliki proyek ekosistem material baterai kendaraan listrik.
Saat ini produk dari perseroan berupa bus listrik besar dan medium dengan kapasitas penyimpanan energi 324 kWh, torsi maksimum 1.100 Nm, dan perkiraan jarak tempuh 251 km.
VKTR juga akan memproduksi motor listrik, mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik, serta telematics & smart fleet management ke depannya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai banyaknya produsen kendaraan listrik di Indonesia disebabkan karena kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya peralihan dari kendaraan berbahan bakal fosil dan mengurangi emisi karbon.
Namun, masalah infrastruktur pengisian baterai saat ini masih menjadi problem utama. Menurutnya, jika ke depan pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pemain kendaraan listrik akan semakin bertambah.
"Sebelum insentif saja sudah ada yang masuk, seperti Gojek [PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.]. Apalagi kalau ke depan pemerintah dorong infrastruktur. Harga bensin juga akan semakin mahal sehingga pemain akan lebih banyak," ujarnya saat dihubungi.
Produsen yang bisa memenangi pasar, lanjutnya, akan ditentukan dari siapa yang mampu menjawab ekspektasi konsumen di Indonesia. Untuk motor listrik, misalnya, produsen yang dapat menyediakan produk paling efisien akan menjadi juara.
Selain itu, konsumen juga cenderung melihat desain produk sebagai pertimbangan dalam membeli kendaraan listrik. "Kalau desain menarik dan lebih banyak disukai karakter, bisa menang," jelas Faisal.
Terkait dengan beberapa pejabat negara yang ikut terjun ke industri kendaraan listrik, Faisal menyatakan hal ini perlu dikritisi.
Pengembangan kendaraan listrik oleh pemerintah harus bertujuan untuk mendorong industri yang berhubungan dengan kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi karbon.
Bukan karena beberapa pejabat negara ikut terjun ke industri tersebut yang menjadi alasan di balik kebijakan percepatan kendaraan listrik, termasuk pemberian insentif.
Faisal juga menggarisbawahi bahwa untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi suatu negara, seyogianya dimulai dari pengembangan transportasi publik, baru ke ranah kendaraan pribadi.
"Negara yang memiliki kebijakan subsidi kendaraan listrik, rata-rata transportasi publiknya sudah baik," jelasnya.
Bus listrik Transjakarta melintas di Jakarta, Sabtu (10/12/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti Sebagai informasi, sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar kedua, bukan penyumbang utama emisi karbon di Tanah Air. Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, penyumbang emisi terbesar berasal dari industri produsen energi dengan kontribusi 43,83 persen.
Diikuti oleh sektor transportasi sebesar 24,64 persen, industri manufaktur dan konstruksi 21,46 persen, dan sektor lainnya sebesar 4,13 persen.
Di sisi lain, sebagaimana diungkapkan Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira, dalam merespons kebijakan subsidi dan insentif kendaraan listrik harus terdapat keadilan atau fairness.
Di satu sisi, pemerintah telah berkorban anggaran, selayaknya para produsen juga bisa memangkas margin.
“Karena kalau visinya memperbesar populasi dan produksi kendaraan listrik, pihak APM seharusnya juga mau memangkas margin. Sebagaimana di luar negeri juga begitu,” kata Bhima.
Jika Indonesia baru memberikan subsidi sebagai daya tarik kendaraan listrik, beberapa negara maju telah memulai pemberian insentif sejak lama.
Pemerintah dari berbagai negara memberikan insentif atau subsidi untuk kendaraan listrik sebagai upaya menurunkan emisi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Norwegia menjadi pelopor kendaraan listrik dan telah memulai pemberian insentif sejak 1990.
Paket insentif pajak Norwegia menawarkan berbagai manfaat untuk zero-emission vehicles (ZEV), termasuk pembebasan pajak pendaftaran, PPN, dan pajak bahan bakar motor, serta pengurangan pajak jalan raya, biaya feri, dan biaya parkir minimal 50 persen. Alhasil, dua pertiga kendaraan yang terjual di Norwegia pada 2021 telah sepenuhnya listrik.
Di Amerika Serikat, pembeli bakal mendapatkan subsidi senilai US$7.500 jika memiliki pajak federal tahunan minimal US$7.500. AS juga mewajibkan kendaraan yang akan diberikan insentif untuk memenuhi syarat kredit pajak dan perakitan akhir dilakukan di Amerika Utara.
Sementara itu, Pemerintah Australia menerapkan pengurangan 5 persen tarif impor pajak mobil mewah untuk harga kendaraan listrik. Alhasil harga kendaraan lebih murah 2.500 dolar Australia.
Selain itu, untuk kendaraan beremisi rendah sekarang memiliki ambang batas Pajak Mobil Mewah yang lebih tinggi sebesar 84.916 dolar Australia, dibandingkan dengan tarif berdiri Pajak Mobil Mewah kendaraan standar sebesar 71.849 dolar Australia.
Adapun, India memberikan insentif senilai 15.000 rupee per kWh hingga 40 persen dari biaya untuk kendaraan roda dua, 10.000 rupee per kWh untuk kendaraan roda tiga dan roda empat, dan INR20.000 per kWh untuk E-Bus dan E-Truck.
Apakah program subsidi kendaraan listrik di Indonesia bakal mendorong penetrasi industri otomotif hijau? Atau hanya sekadar sesaat yang dinikmati para taipan dan pejabat.
Adu Gengsi '7 Samurai' Bank Digital
Mengintip Ketimpangan Sosial di 'Lumbung Emas'
